News Mamasa – Posbankum Mamasa menjadi fokus perhatian setelah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat bersama Wakil Bupati Mamasa memastikan layanan bantuan hukum berjalan optimal. Pemerintah daerah dan Kemenkum Sulbar menegaskan komitmen mereka untuk menghadirkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu.
Kepala kantor wilayah Kemenkum Sulbar bertemu langsung dengan Wakil Bupati Mamasa untuk membahas penguatan layanan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati langkah konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari penyediaan tenaga pendamping hukum hingga sosialisasi ke desa-desa.
Baca Juga : Kemenkum Sulbar targetkan legalitas UMKM melalui AHU Link
Posbankum Mamasa memberikan layanan konsultasi hukum gratis, pendampingan perkara, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Petugas Posbankum aktif mendatangi kecamatan dan desa agar warga memahami hak serta kewajiban mereka di mata hukum. Langkah ini membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum tanpa rasa takut atau kebingungan.
Wakil Bupati Mamasa menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh operasional Posbankum. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk berkoordinasi dengan Kemenkum Sulbar agar layanan ini menjangkau wilayah terpencil di Mamasa. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal.
Posbankum Mamasa tidak hanya menangani perkara pidana atau perdata, tetapi juga memberikan edukasi terkait administrasi kependudukan, perizinan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kemenkum Sulbar mendorong peningkatan kapasitas paralegal agar mereka mampu memberikan pendampingan yang profesional dan responsif.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap Posbankum Mamasa mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sinergi antara Kemenkum Sulbar dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan keadilan yang mudah diakses, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
