News Mamasa – Dirjen Imigrasi Hendarsam menanggapi penunjukannya dengan sikap hati-hati dan menyebut proses tersebut sebagai hal yang sensitif. Ia memilih untuk tidak memberikan penjelasan rinci terkait keputusan yang melibatkan penunjukan dirinya oleh Prabowo.
Dirjen Imigrasi Hendarsam menyampaikan bahwa ia menghormati proses yang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan pemerintah. Ia menilai setiap kebijakan yang diambil tentu telah melalui pertimbangan matang dari pihak terkait. Oleh karena itu, ia menahan diri untuk tidak memberikan komentar lebih jauh.
Baca Juga : Mendagri Minta Maaf Absen Rapat DPR
Dalam keterangannya, Dirjen Imigrasi Hendarsam juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan profesional. Ia fokus pada tanggung jawab yang diembannya dalam mengelola sistem keimigrasian agar berjalan efektif dan efisien. Baginya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
Dirjen Imigrasi Hendarsam menyadari bahwa posisi tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya terkait lalu lintas orang antarnegara. Ia berupaya meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi, termasuk mempercepat proses administrasi serta memperkuat pengawasan di pintu masuk negara.
Selain itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam juga mendorong modernisasi sistem keimigrasian dengan memanfaatkan teknologi digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Inovasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.
Pemerintah berharap penunjukan ini dapat membawa perubahan positif dalam sektor keimigrasian. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Dirjen Imigrasi Hendarsam diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi negara.
Melalui pernyataannya, Dirjen Imigrasi Hendarsam menunjukkan sikap profesional dan fokus pada tugas. Ia memilih untuk bekerja secara maksimal tanpa banyak memberikan komentar terhadap hal-hal yang bersifat sensitif, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
